Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan agar Kerangka Ekonomi Makro (KEM) Tahun 2025 disiapkan dengan memperhatikan situasi dan risiko ketidakpastian ekonomi global saat ini.
“Kita tahu semuanya bahwa beberapa negara ekonominya sudah masuk ke resesi. Seperti Jepang, Inggris, baru saja masuk ke resesi itu,"ujar Presiden Jokowi.
Penegasan itu disampaikan Presiden saat memimpin sidang kabinet paripurna (SKP) yang membahas persiapan Ramadan dan Idulfitri 1445 Hijriah, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Kepala Negara menekankan kepada jajarannya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal. Begitu juga dengan Kerangka Ekonomi Makro (KEM), dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025.
Menurutya, RKP Tahun 2025 dan Kebijakan Fiskal ini adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Dan, mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres (pemilihan presiden) 2024.
"Sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU maka RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun 2025 harus disiapkan. Dengan memperhatikan hasil pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih,”tegasnya.
Karena itu, antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan juga harus mencerminkan kehati-hatian. Tapi optimisme dan kredibilitas juga tetap harus dijaga.
"Lakukan penajaman fokus program pemerintah pusat dan daerah dengan menyiapkan contingency plan, jika terjadi gejolak dan krisis,” terangnya.
Presiden Jokowi menambahkan, penyusunan kebijakan fiskal juga harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi yang tengah dilakukan di tanah air.
“Untuk postur makro fiskal dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, transformasi ekonomi harus yang telah kita jalani selama sepuluh tahun terakhir. Harus terus berlanjut. Sehingga kebijakan fiskal harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi,” pungkasnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu