Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi TPIP (tim pengendali inflasi pusat) dan TPID (tim pengendali inflasi daerah) serta jajaran terkait lainnya. Karena mampu mengendalikan inflasi di angka 3,08 persen pada bulan Juli 2023.
Hal tersebut disampaikan Presiden pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023, di Istana Negara Jakarta, Kamis (31/8/2023).
“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim pengendali inflasi, baik pusat dan daerah. Kepada gubernur, bupati, dan wali kota yang sudah bersama-sama mengendalikan inflasi,” ujar Presiden
Menurutnya, nilai inflasi tersebut lebih rendah dari sejumlah negara seperti Argentina yang di angka 113 persen. Turki 47 persen, India 7,4 persen, Uni Eropa 5,3 persen, dan Amerika Serikat 3,2 persen.
Keberhasilan pengendalian inflasi tersebut, kata Presiden tidak terlepas dari sinergi antara otoritas moneter, otoritas fiskal. Serta tim pengendali inflasi yang melakukan pengecekan di lapangan.
Mengendalikan inflasi kata Presiden, dengan kenaikan suku bunga. Kalau pasokannya tidak baik, stok tidak memiliki, ya pasti harga akan naik.
"Dikendalikan dengan moneter, dengan kenaikan suku bunga, tapi distribusi barangnya terganggu. Karena jalannya rusak semuanya, enggak ada artinya. Jadi ini kombinasi antara kebijakan moneter, fiskal, dan juga pengecekan di lapangan secara langsung,” kata Presiden.
Sinergi Pengendalian Inflasi
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam laporannya mengatakan, inflasi indeks harga konsumen (IHK) menunjukkan tren penurunan.
Dan, telah kembali ke kisaran sasaran dengan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Penurunan tersebut, kata Perry, didorong oleh kekonsistenan kebijakan nasional yang terpadu dan kerja sama yang erat antara BI dan pemerintah. Baik di tingkat pusat maupun daerah.
Pencapaian ini adalah hasil dari eratnya sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah. Serta konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
"Termasuk kesuksesan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah yang dicanangkan langsung oleh Bapak Presiden 18 Agustus 2022,” kata Perry.
Perry pun menegaskan komitmen penuh BI untuk mendukung upaya pemerintah dalam pengendalian inflasi pangan melalui TPIP/TPID. Serta dengan memperkuat pelaksanaan GNPIP.
“Kami juga menggerakkan seluruh 46 kantor-kantor Bank Indonesia di seluruh Indonesia untuk berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah. Dalam, pengendalian inflasi melalui pasar murah, ketahanan komoditas pangan, kerja sama antardaerah. Kelancaran distribusi, koordinasi dan komunikasi serta digitalisasi data,” jelas Perry.
Senada, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, pengendalian inflasi dalam rentang sasaran dapat terwujud melalui strategi 4K.
Yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif yang disertai kebijakan fiskal moneter dan sektor riil.
“Beberapa pelajaran yang kita dapati dalam pengendalian inflasi. Pertama, sinergi kerja sama kementerian, lembaga, dan daerah semakin kuat. Kedua, kerja sama perdagangan antardaerah. Ketiga, integrasi hulu hilir pemanfaatan teknologi. Dan, keempat, data secara akurat dan secara online melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok,” kata Airlangga.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur BI Perry Warjiyo. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang