Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas diharapkan dapat mempertajam program-program kerja. Terlebih dalam tahun terakhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dengan demikian program-program yang dilaksanakan dalam setahun terakhir ini dapat dituntaskan.

"Bukan malah membuat inisiatif-inisiatif baru yang tidak pasti keberlanjutannya," tegas Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie.

Dolfie mengatakan itu dalam Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Bappenas di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023).

Menurutnya, dari program-program Kementerian PPN/Bappenas yang dibacanya, ada 45 kegiatan prioritas.

"Apakah 45 kegiatan prioritas ini memang dalam rangka tahap terakhir pemerintahan ini. Atau meletakkan inisiatif-inisiatif baru untuk lima tahun ke depan? Ini perlu dipertajam Pak menteri," jelasnya.

Dolfie mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengeluhkan kualitas belanja daerah yang belum tepat sasaran.

Menurutnya, tidak hanya terjadi pada belanja pemerintah daerah saja, melainkan juga terjadi pada belanja pemerintah pusat.

Ia pun menyinggung data Kementerian PPN/Bappenas yang menunjukkan hanya 56 persen belanja yang terkait dengan capaian-capaian RPJMN. Yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Nah, kami harapkan Bappenas ke depan, ini tahun terakhir. Tahun terakhir ini (agar) hal-hal ini bisa dikoreksi Pak nggak bisa dibiarkan. Kita kan harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Karena sudah terbiasa ini dijalankan bertahun-tahun terus kita anggap benar, kan tidak Pak," jelasnya. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang