Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, negara berkembang masih mengalami risiko scarring effect sebagai dampak pandemi. Termasuk tensi geopolitik yang terus menguat, dan efek rambatan dari kebijakan pengetatan moneter.

Menkeu menyampaikan itu saat menghadiri acara ‘Dialogue with Partner Countries at the G7 Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting: Tackling Immediate Challenges Facing Developing Countries’.

Acara tersebut digelar di Niigata Jepang, Jumat (12/5/2023) waktu setempat.

Tidak hanya itu, kata Sri Mulyani, high-cost financing juga menjadi salah satu tantangan berat bagi negara berkembang.

"Di sinilah peran vital G7 dan G20 dalam mendorong dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan,” terang Menkeu, dikutip dari siaran persnya, Minggu (14/5/2023).

Menkeu Sri Mulyani, menambahkan bahwa multilateral development bank pun perlu meningkatkan kapasitas untuk mengatasi permasalahan globa. Seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan pandemi.

“Indonesia bersama negara anggota G20 telah membentuk pandemic fund. Hal ini untuk menguatkan kemampuan dan kesiapan negara berkembang dalam merespons risiko adanya pandemi selanjutnya secara lebih baik,” lanjut Menkeu.

Sementara pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur juga menurut Sri Mulyani, perlu mendapat dukungan dari negara maju.

Pendanaan infrastruktur yang terjangkau akan sangat membantu negara berkembang dalam memacu pertumbuhan ekonominya.

Diketahui Menkeu menghadiri rangkaian dialog bersama negara mitra di sela pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G7.

Dialog tersebut diadakan pada tanggal 11-12 Mei 2023 di Niigata, Jepang. Menkeu Sri Mulyani Indrawati diundang dalam kapasitas Indonesia sebagai salah satu negara mitra strategis G7 bersama Brazil, India, Korea, dan Singapura. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang