ESENSI TV, NASIONAL - Hingga 30 November 2024, anggaran kesehatan yang dianggarkan dalam APBN telah terealisasi sebesar Rp164,3 triliun.
Angka ini mencatat peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, berkat percepatan pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta.
“Realisasi anggaran kesehatan tahun ini lebih tinggi karena percepatan proses pengadaan barang dan jasa di bidang kesehatan,” jelas Suahasil, dikutip pada Kamis, 12 Desember 2024.
Baca Juga: Indonesia Dorong Gencatan Senjata Gaza dan Perlindungan Pengungsi di Sidang PBB
Anggaran ini dialokasikan untuk mendukung berbagai program kesehatan strategis yang menyasar kebutuhan masyarakat.
Salah satu pemanfaatannya adalah untuk membiayai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) bagi 96,7 juta peserta.
Selain itu, pemerintah juga mendistribusikan vaksin imunisasi untuk 50 juta balita dan anak, serta memberikan makanan tambahan kepada 45 ribu ibu hamil dan 100 ribu balita guna meningkatkan status gizi mereka.
Program pengendalian penyakit juga menjadi salah satu fokus anggaran, termasuk sosialisasi dan pengendalian tuberkulosis (TBC) bagi 4,2 ribu orang, serta pemeriksaan 89,9 ribu sampel obat dan makanan untuk memastikan kualitas produk kesehatan.
Baca Juga: Pemerintah Perkuat Pendekatan Rehabilitasi, Menko Yusril: Pengguna Narkoba Adalah Korban
Tak hanya itu, anggaran juga digunakan untuk mendukung fasilitasi dan pembinaan kesehatan selama 1.000 hari pertama kehidupan, yang menyasar 7,5 juta keluarga di Indonesia.
Di sisi lain, anggaran kesehatan turut mendukung pemenuhan alat dan obat kontrasepsi, memberikan jaminan kesehatan kepada 4,6 juta anggota ASN, TNI, Polri, penerima pensiun, dan veteran.
Pendanaan operasional untuk 10.072 puskesmas dan bantuan operasional untuk 4.317 balai penyuluh keluarga berencana (KB) juga menjadi bagian dari prioritas.
Realisasi anggaran yang meningkat ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk memperbaiki akses dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.
Baca Juga: Kejagung Percepat Penanganan Makelar Kasus Zarof Ricar, Saksi dan Ahli Terus Diperiksa