ESENSI.TV, KALIMANTAN - Pemerintah Indonesia terus berupaya mempercepat pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan melibatkan sektor swasta.
Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan 493 bidang tanah di IKN yang akan ditawarkan kepada investor.
Langkah ini diambil untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya di ibu kota baru tersebut.
Baca Juga: Tantangan Kotak Kosong dalam Pilkada 2024: KPU RI Siapkan Skema Pemungutan Suara Ulang
Presiden Jokowi menyampaikan, setelah mendapatkan laporan dari Plt. Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, dan Plt. Wakil Kepala OIKN, Raja Juli Antoni, pemerintah telah menyiapkan sejumlah bidang tanah yang akan segera ditawarkan kepada sektor swasta.
Tanah-tanah ini memiliki luas antara dua hingga tiga hektare per bidang.
"Saya ingin memberikan peluang sebesar-besarnya bagi sektor swasta untuk melakukan investasi. Pagi ini saya mendapat laporan dari Kepala dan Wakil Kepala OIKN bahwa sebanyak 493 bidang tanah telah disiapkan, masing-masing seluas 2 hingga 3 hektare, dan akan segera kita tawarkan untuk investasi," jelas Presiden Jokowi, dikutip dari laman tribratanews.polrigo.id pada Sabtu, 14 September 2024.
Baca Juga: Bawaslu Mendorong Kerja Sama dengan TNI AL dalam Pengawasan Pilkada Serentak 2024
Bidang tanah tersebut nantinya akan digunakan untuk berbagai jenis pembangunan, mulai dari hotel, perkantoran, hingga pusat perdagangan.
Jokowi juga menambahkan bahwa bidang-bidang tersebut akan mulai ditawarkan kepada investor pekan depan.
Investor bebas memilih jenis proyek yang ingin mereka bangun, tergantung pada peruntukan setiap plot tanah.
"Tanah ini memiliki berbagai ukuran, mulai dari 2 hingga 4 hektare, dengan total keseluruhan sebanyak 493 bidang. Investor bisa memilih untuk membangun kantor, hotel, atau pusat perdagangan, tergantung pada peruntukan plot-nya. Rencana ini akan kita buka pekan depan, sehingga investasi baru bisa segera masuk," tambah Presiden Jokowi.
Baca Juga: Kapolri Tegaskan Komitmen TNI-Polri dalam Mengawal Pilkada Serentak 2024 dan Stabilitas Nasional
Lebih lanjut, Presiden menyatakan bahwa jika ada bidang tanah yang tidak diminati oleh investor individu, pemerintah akan menyerahkannya kepada konsorsium untuk dikelola lebih lanjut.