Tingkat Partisipasi Pilkada 2024 Capai 68 Persen, KPU Siap Evaluasi dan Tingkatkan Kesadaran Publik

ESENSI.TV, JAKARTA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah selesai digelar serentak di seluruh Indonesia. 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, M. Afifudin, menyampaikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat mencapai rata-rata nasional sebesar 68 persen. 

Angka ini menunjukkan bahwa hampir tujuh dari sepuluh pemilih yang terdaftar hadir di tempat pemungutan suara untuk menyalurkan hak pilih mereka.  

Afifudin menyebutkan bahwa hasil ini cukup menggembirakan, terutama mengingat berbagai tantangan yang dihadapi selama tahapan Pilkada. 

Baca Juga: Prabowo: Muhammadiyah Pilar Penting Bangsa yang Terus Menjaga Persatuan dan Membawa Kemajuan Indonesia

"Berdasarkan catatan kami, tingkat partisipasi nasional berada di angka 68 persen. Ini adalah pencapaian luar biasa, mengingat kompleksitas tahapan pemilu dan pilkada yang berlangsung dalam waktu berdekatan," ungkapnya dalam rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikututip pada Kamis, 5 Desember 2024.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan semua pihak, termasuk para pemilih yang berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini.

“Kami sangat menghargai semua usaha dan dukungan dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Partisipasi ini menjadi bukti bahwa publik tetap memiliki antusiasme untuk menentukan masa depan daerahnya,” tambah Afifudin.  

Namun, di balik apresiasi tersebut, KPU mengakui masih perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rendahnya partisipasi di beberapa wilayah. 

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Resmi Buka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang

Menurut Afifudin, evaluasi akan mencakup kebijakan internal KPU serta faktor eksternal yang memengaruhi partisipasi pemilih.  

“Kami perlu meninjau kembali setiap aspek pelaksanaan Pilkada, baik dari kebijakan internal hingga kondisi di lapangan. Selain itu, kami juga akan mencari cara untuk mendorong lebih banyak pemilih agar terlibat, terutama mengingat tantangan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu yang diadakan di tahun yang sama,” jelasnya.  

Lebih lanjut, Afifudin menyoroti pentingnya akselerasi program pendidikan pemilih.

Menurutnya, strategi ini diperlukan agar masyarakat lebih terinformasi dan termotivasi untuk berpartisipasi, bahkan ketika agenda pemilu begitu padat dan berhimpitan.