Operasi Gebuk Mafia Tanah Amankan Negara dari Potensi Kerugian Rp6 Triliun Hingga September 2024

ESENSI.TV, NASIONAL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) terus berupaya menanggulangi praktik mafia tanah yang merugikan negara dan masyarakat. 

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai operasi pemberantasan mafia tanah telah digalakkan untuk menekan dampak kerugian yang ditimbulkan. 

Hingga pertengahan September 2024, program ini telah menunjukkan hasil yang signifikan.

 Baca Juga: Jawa Timur Mendominasi, Kukuhkan Prestasi di Cabor Panjat Tebing dengan Gelar Juara Umum PON XXI 2024

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa Operasi Gebuk Mafia Tanah telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian sebesar Rp6 triliun.

"Sampai hari ini, kita telah berhasil menyelamatkan sekitar Rp6 triliun dari potensi kerugian yang berasal dari kerugian negara maupun masyarakat," jelas Menteri AHY, dikutip dari laman tribratanews.polri.go.id pada Jum'at, 20 September 2024.

Lebih lanjut, AHY mengungkapkan bahwa kontribusi terbesar dalam penyelamatan tersebut berasal dari wilayah Jawa Tengah, terutama Kabupaten Grobogan, dengan nilai yang mencapai Rp3,4 triliun.

 Baca Juga: Panjat Tebing Jateng Raih Emas Ketiga di PON XXI Aceh-Sumut 2024

Menurutnya, hampir di seluruh wilayah Indonesia terdapat modus operandi mafia tanah, meski dengan skala kerugian yang bervariasi. 

“Di Grobogan, baru-baru ini kami berhasil menyelamatkan Rp3,4 triliun,” imbuhnya.

Selain merugikan negara, tindakan mafia tanah juga berdampak pada terhambatnya aliran investasi ke daerah. 

Di Grobogan, misalnya, aksi mafia tanah membuat seorang investor membatalkan rencana investasinya, yang seharusnya dapat membuka banyak lapangan kerja.

 Baca Juga: Bjorka Bocorkan Data NPWP Pejabat, Termasuk Presiden Jokowi dan Keluarga

"Investor sebenarnya sudah siap, tapi dokumen-dokumen dipalsukan oleh mafia tanah sehingga investasi tidak bisa berjalan. Padahal, jika investasi tersebut terlaksana, lapangan kerja baru dapat terbuka," papar AHY.