ESENSI.TV, JAKARTA - Pemotongan Dana Bagi Hasil yang dilakukan pemerintah pusat memaksa DKI Jakarta melakukan banyak penyesuaian.
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menegaskan bahwa momen ini bisa menjadi langkah awal untuk reformasi anggaran DKI.
Menurutnya, Jakarta memiliki kesempatan memperbaiki struktur belanja agar lebih tepat sasaran.
Ia menjelaskan bahwa pemotongan DBH dialami seluruh daerah, sehingga Jakarta tidak boleh menganggap situasi ini sebagai beban eksklusif.
Langkah bijak diperlukan melalui penyisiran anggaran, sehingga efisiensi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Judistira menekankan pentingnya memastikan prioritas tetap berjalan. Menurutnya, penanganan banjir, kemacetan, serta program pendidikan dan pekerjaan masih menjadi kebutuhan yang harus dijaga. Karena itu, efisiensi tidak boleh dilakukan dengan memangkas sektor-sektor esensial tersebut.
Baca Juga: Pola Makan Generasi Z, Cara Cerdas Menikmati Junk Food Tanpa Mengorbankan Kesehatan
Ia lalu memaparkan bahwa banyak kegiatan yang sebenarnya dapat dihapus tanpa mengganggu layanan publik.
Judistira juga menyebut bahwa kegiatan seremonial dan beberapa program dinas yang dianggap tidak penting perlu dipangkas terlebih dahulu. Pengurangan pengeluaran teknis seperti rapat kerja juga termasuk dalam daftar pos yang dinilai boros.
Judistira menilai bahwa efisiensi dapat memperkuat APBD DKI yang berada pada kisaran Rp75–77 triliun.
Dengan penghapusan pemborosan, dana dapat diarahkan lebih banyak pada sektor pembangunan strategis. Ia berharap proses penyisiran anggaran dapat membuka ruang fiskal baru yang lebih produktif.
Baca Juga: Air Terjun Kabut Pelangi, Pesona Alam Tertinggi di Kaki Gunung Semeru
Menurutnya, momentum pemotongan DBH harus dimanfaatkan untuk melakukan reformasi anggaran.