ESENSI.TV, JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menyoroti potensi efisiensi besar yang dapat dilakukan melalui penghapusan pemborosan anggaran di berbagai dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ia menilai, sejumlah kegiatan rutin seperti rapat kerja dan acara formal seringkali menguras anggaran tanpa memberikan hasil yang signifikan bagi masyarakat.
Menurut Judistira, DPRD DKI Jakarta akan melakukan penyisiran menyeluruh terhadap setiap alokasi dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tidak ada pemborosan yang sia-sia.
“Ada pemborosan-pemborosan anggaran di Dinas dan SKPD, misalnya rapat kerja. Itu nanti yang akan kita hilangkan,” ujar Judistira Hermawan.
Ia menegaskan, efisiensi yang dilakukan bukan berarti memangkas pelayanan publik, tetapi justru mengoptimalkan penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran.
Dengan begitu, Pemprov DKI dapat memastikan setiap pengeluaran memiliki manfaat yang jelas untuk warga.
Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang menurunkan APBD DKI dari sekitar Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun menjadi alasan kuat untuk melakukan reformasi anggaran secara menyeluruh.
Dalam situasi seperti ini, efisiensi merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan program prioritas.
Baca Juga: Haaland Cetak Dua Gol, Manchester City Kalahkan Bournemouth dan Terus Tempel Arsenal
Judistira juga menekankan bahwa anggaran yang dihemat dari efisiensi di SKPD dapat dialokasikan untuk sektor yang lebih mendesak, seperti pembangunan infrastruktur pengendali banjir, transportasi publik, serta kesejahteraan sosial.
Ia menilai langkah efisiensi bukan sekadar penghematan, tetapi bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.
Dengan sistem pengawasan yang lebih ketat, DPRD berharap pemborosan yang selama ini terjadi bisa ditekan secara signifikan.
Judistira menambahkan, efisiensi juga bisa menjadi momentum bagi DKI Jakarta untuk memperkuat perencanaan dan inovasi pendapatan daerah tanpa bergantung penuh pada transfer pusat.***(LL)