ESENSI.TV, JAKARTA - Langkah besar menuju Indonesia yang lebih bersih dan berkelanjutan mulai digerakkan.
Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi tegas kepada sejumlah kementerian untuk menuntaskan persoalan gunungan sampah yang menumpuk di berbagai kota besar dalam waktu dua tahun.
Tak sekadar dibersihkan, limbah tersebut akan diubah menjadi sumber energi listrik melalui teknologi ramah lingkungan.
Instruksi ini melibatkan sejumlah kementerian strategis, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kementerian Pertanian.
Baca Juga: Menko PM: Jangan Tergiur Tawaran Kerja ke Kamboja, Banyak yang Berujung Eksploitasi
Presiden menargetkan, seluruh 34 kota besar yang memiliki timbunan sampah dalam skala masif dapat segera ditangani dan dimanfaatkan menjadi sumber energi baru.
“Pak Presiden sudah memerintahkan kepada kita semua untuk segera menyelesaikan gunungan sampah, salah satunya di Bantar Gebang,” ujar Menteri PUPR Dody Hanggodo, dikutip dari Instagram@fakta.indo pada Rabu, 29 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, konsep yang diusung pemerintah adalah pemanfaatan total sampah.
Artinya, bagian yang tak bisa diolah akan dibakar untuk menghasilkan listrik, sedangkan sampah organik yang masih bisa dimanfaatkan akan diubah menjadi gas metana atau kompos pertanian.
Baca Juga: DKPP Tegur Keras Ketua KPU, 59 Penerbangan Mewah Jet Pribadi Habiskan Rp90 Miliar, Nol ke Wilayah 3T
Senada dengan itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyoroti skala persoalan yang sudah sangat mendesak.
“Di Bantar Gebang saja sudah ada sekitar 55 juta ton sampah. Jika terjadi longsor, dampaknya bisa sangat berbahaya bagi warga sekitar. Karena itu, Presiden memerintahkan agar dalam dua tahun, masalah sampah di 34 kota besar harus tuntas,” tegasnya.
Untuk tahap awal, pemerintah akan memfokuskan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di 10 daerah prioritas, yaitu Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, dan Makassar.
Menurut CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, program ini akan menjadi tonggak penting dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah modern di Indonesia.