ESENSI.TV, JAKARTA - Judistira Hermawan menyatakan dukungannya terhadap langkah Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta yang melakukan penyegelan beberapa lokasi parkir ilegal di ibu kota.
Ia menilai tindakan tersebut penting untuk menegakkan aturan dan menekan kebocoran pendapatan pajak parkir yang selama ini merugikan keuangan daerah.
Menurut anggota DPRD DKI dari Fraksi Golkar ini, banyak lokasi parkir di Jakarta yang beroperasi tanpa izin resmi sehingga pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah tidak tercatat.
“Kebocoran pajak parkir saat ini sangat besar, padahal potensi pendapatan bisa mencapai Rp1 triliun per tahun, tapi yang masuk ke Pemprov hanya Rp100 miliar,” ujar Judistira, dikutip pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Baca Juga: Stop Galbay! Begini 5 Cara Gen Z Bisa Terbebas dari Pinjol dan Hidup Lebih Tenang
Politisi muda Golkar itu menilai penyegelan lokasi parkir ilegal oleh Pansus DPRD merupakan langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola perparkiran di Jakarta.
Ia menekankan bahwa selain penegakan hukum, perlu juga dibangun sistem pengelolaan parkir yang transparan dan profesional agar pendapatan daerah maksimal.
Judistira menambahkan, kemitraan dengan pengelola parkir on street dan peningkatan kesejahteraan juru parkir (jukir) juga diperlukan agar sistem parkir berjalan tertib dan mengurangi praktik pungli.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara Pemprov DKI, DPRD, dan aparat keamanan menjadi kunci sukses pengawasan parkir di lapangan.
Baca Juga: Waspada! Nyeri Ini Bisa Jadi Tanda Darurat Medis yang Butuh Penanganan Segera
Selain itu, Judistira menyoroti perlunya digitalisasi pembayaran parkir untuk menutup celah kebocoran dan memastikan semua transaksi tercatat akurat.
Ia menekankan bahwa langkah-langkah ini tidak hanya untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi warga Jakarta.
Politisi Golkar itu mengapresiasi kerja Pansus Perparkiran DPRD DKI karena tindakan penyegelan menjadi bukti keseriusan legislatif dalam memperbaiki sektor perparkiran.
Judistira menilai bahwa dengan sistem pengelolaan parkir yang tertib, potensi pendapatan dari sektor ini bisa dimaksimalkan sehingga mendukung pembangunan dan layanan publik di ibu kota.