ESENSI.TV, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar, Judistira Hermawan, menyerukan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan juru parkir (jukir) yang selama ini bekerja di lapangan.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan jukir merupakan langkah penting untuk menekan kebocoran pajak parkir yang selama ini terjadi di ibu kota.
Dalam pernyataannya pada Kamis, 9 Oktober 2025, Judistira mengungkapkan bahwa kebocoran pajak parkir di Jakarta mencapai angka yang sangat besar, yakni sekitar Rp900 miliar per tahun.
Padahal, potensi pendapatan dari sektor parkir bisa mencapai Rp1 triliun setiap tahunnya.
Baca Juga: Presiden Prabowo Hadiri KTT Perdamaian di Mesir, Siap Perkuat Diplomasi Perdamaian Timur Tengah
“Pajak perparkiran harus bisa dimaksimalkan karena kebocoran pajak parkir saat ini sangat besar, yakni Rp900 miliar. Padahal pendapatan dari parkir bisa mencapai Rp1 triliun, tapi yang masuk ke Pemprov hanya Rp100 miliar per tahun,” ujarnya.
Politisi muda Partai Golkar tersebut menilai bahwa salah satu penyebab utama kebocoran pajak parkir adalah rendahnya kesejahteraan para jukir.
Menurutnya, ketika jukir tidak mendapat upah layak dan perlindungan sosial yang memadai, mereka cenderung mencari cara lain untuk menambah penghasilan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan daerah.
“Pemprov DKI harus meningkatkan kesejahteraan para jukir, seperti menyediakan keanggotaan BPJS, menetapkan upah minimum, memberikan bonus, dan memenuhi kebutuhan lain yang bisa menunjang kinerja mereka di lapangan,” jelas Judistira.
Baca Juga: Cara Gen Z Menyesuaikan Fashion dengan Karakter Pribadi Agar Penampilan Lebih Autentik dan Keren
Ia menegaskan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan jukir bukan sekadar bentuk kepedulian sosial, tetapi juga strategi penting untuk memperbaiki tata kelola sektor parkir secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI itu menilai bahwa jukir adalah bagian vital dari sistem perparkiran yang selama ini sering diabaikan dalam kebijakan pemerintah daerah.
Ia berharap Pemprov DKI bisa membangun sistem kemitraan yang melibatkan jukir secara langsung agar mereka merasa memiliki tanggung jawab dan keterikatan terhadap hasil kerja di lapangan.
Selain memperbaiki kesejahteraan jukir, Judistira juga mengusulkan agar Pemprov DKI membangun mekanisme kerja sama yang lebih transparan dengan pengelola parkir on street.