ESENSI.TV, JAKARTA - Gelombang unjuk rasa terkait kenaikan tunjangan anggota DPR RI masih terus berlangsung di berbagai daerah, namun di saat bersamaan Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Australia.
Langkah ini menuai sorotan publik, terlebih aksi massa yang terjadi sejak 25 Agustus 2025 telah meluas ke sejumlah kota besar dan memicu kericuhan.
Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menjelaskan bahwa perjalanan dinas tersebut bukan keputusan mendadak, melainkan agenda resmi yang sudah dijadwalkan jauh sebelum demonstrasi berlangsung.
Menurutnya, kunjungan ini terkait pembahasan Panitia Kerja (Panja) RUU Revisi Undang-Undang tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Baca Juga: Demonstran Ricuh Serang Mapolres Metro Bekasi Kota, Netizen: Kelihatan Massa Suruhan
Dalam kunjungannya, Komisi XI berangkat bersama mitra kerja ke dua kota, yakni Canberra dan Sydney.
Di Canberra, rombongan menemui Duta Besar RI serta mahasiswa penerima beasiswa LPDP.
Misbakhun menyebut, tujuan pertemuan ini untuk memastikan proses penyaluran dana beasiswa berjalan sesuai program, sekaligus mendengar langsung persoalan yang dihadapi mahasiswa di Australia.
Selain itu, Komisi XI juga bertemu dengan Australian National Audit Office (ANAO) untuk membahas kerja sama pertukaran informasi, pendidikan, dan pelatihan antara BPK RI dengan ANAO.
Menurut Misbakhun, hal ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas sektor keuangan kedua negara tetap terjaga.
Baca Juga: Workout Ala Gen Z, Dari Aplikasi Digital hingga Yoga Santai
Sementara di Sydney, rombongan mengunjungi kantor representative office perbankan mitra Komisi XI yang baru dibuka kurang dari setahun terakhir.
Dalam pertemuan itu, mereka mendapat laporan terkait perkembangan transaksi bisnis, termasuk perdagangan batubara yang mencapai AUD 2 miliar, serta sektor pendidikan dan pariwisata yang menyentuh AUD 1,45 miliar.
Misbakhun menambahkan, sedikitnya lima konglomerat Indonesia juga memiliki konsesi tambang besar di Australia, sehingga kehadiran bank BUMN dianggap krusial untuk mendukung layanan keuangan.