nasional

Misbakhun Dorong Pemerintah Bentuk Klaster Industri di Tengah Kesepakatan Dagang dengan AS

Sabtu, 9 Agustus 2025 | 08:00 WIB
Misbakhun mengatakan Pemerintah perlu bentuk klaster industri strategis agar produk lokal mampu bersaing di tengah kesepakatan dagang AS-RI.(Foto: Instagram @mmisbakhun)

ESENSI.TV, JAKARTA - Kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat dinilai bisa menjadi peluang besar sekaligus tantangan serius bagi industri dalam negeri.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan perlunya strategi jangka panjang yang terstruktur untuk mengantisipasi banjir produk impor dari Amerika Serikat.

Menurut Misbakhun, pembentukan klaster industri nasional menjadi krusial agar sektor manufaktur tidak tertinggal dan mampu memenuhi kebutuhan pasar global.

Ia menilai kebijakan perdagangan harus selaras dengan penguatan struktur industri dalam negeri melalui pendekatan terintegrasi di kawasan strategis.

Baca Juga: Menjejaki Puncak Gunung Batur, Menyapa Indahnya Matahari Terbit di Bali

Misbakhun menyebut pemerintah perlu memetakan sektor-sektor unggulan yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi untuk masuk dalam klaster prioritas.

Misbakhun: Klaster Industri Strategis Jadi Solusi Hadapi Tantangan Global

Klaster industri yang dimaksud tidak hanya sekadar pemusatan lokasi produksi, tetapi juga mencakup ekosistem pendukung seperti riset, pendidikan vokasi, logistik, hingga pembiayaan.

Misbakhun menekankan bahwa pendekatan ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong hilirisasi dan transformasi ekonomi menuju sektor berteknologi tinggi.

Ia mengingatkan bahwa tanpa penguatan industri, kesepakatan tarif nol persen dengan AS justru bisa memperlemah fondasi ekonomi nasional.

Baca Juga: Kumpulan Quotes Favorit Gen Z untuk Lawan Overthinking dan Makin Percaya Diri

Misbakhun juga mengusulkan agar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perindustrian dilibatkan secara aktif dalam desain kawasan industri tersebut.

Dalam pandangannya, sinergi antarinstansi sangat penting agar kebijakan perdagangan dan industri berjalan harmonis serta berdampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah juga dinilai perlu membuka dialog intensif dengan pelaku usaha dalam negeri untuk memahami tantangan teknis yang dihadapi di lapangan.

Halaman:

Tags

Terkini