ESENSI.TV, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa fungsi pengawasan terhadap Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara telah resmi menjadi kewenangan Komisi XI.
Ia menyampaikan bahwa perubahan ini sudah ditetapkan dalam keputusan rapat paripurna DPR RI dan berlaku secara sah sebagai bagian dari mekanisme pengawasan legislatif.
Menurut Misbakhun, langkah ini diambil agar pengawasan terhadap lembaga investasi negara bisa berjalan lebih efektif, fokus, dan sesuai ruang lingkup fiskal serta keuangan.
Ia menyebut bahwa Danantara memiliki karakteristik lembaga yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan dana publik dan strategi investasi jangka panjang.
Baca Juga: Komjen Dedi Prasetyo Didapuk Jadi Wakapolri
Oleh karena itu, pengawasan terhadap Danantara lebih tepat dilakukan oleh Komisi XI yang memang menangani bidang keuangan dan perencanaan anggaran negara.
Misbakhun menekankan bahwa sebelumnya pengawasan terhadap entitas holding BUMN berada di bawah Komisi VI, namun kini ada pemisahan yang tegas dan fungsional.
Komisi VI, menurutnya, tetap memegang tanggung jawab atas aspek operasional perusahaan BUMN secara korporasi, bukan aspek investasi negara.
Ia menjelaskan bahwa Danantara sebagai lembaga pengelola dana strategis negara perlu mendapat pengawasan yang sesuai dengan urgensinya terhadap ekonomi nasional.
Baca Juga: Bukan Cuma yang Besar, Ini 7 Hal Sepele yang Bikin Gen Z Patut Bangga
Misbakhun menambahkan bahwa keputusan ini bukan sekadar teknis, melainkan bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan lembaga publik agar lebih terstruktur.
Ia juga menyebut bahwa Komisi XI siap menjalankan tugas tersebut dengan pendekatan yang akuntabel, transparan, dan berbasis prinsip kehati-hatian fiskal.
Misbakhun memastikan bahwa koordinasi antara Komisi XI dan Danantara akan terus berjalan melalui konsultasi rutin dan evaluasi kinerja secara berkala.
Ia menyambut baik sikap terbuka Danantara dalam berkonsultasi, termasuk menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sesuai amanat undang-undang.