ESENSI.TV, JAKARTA - APBD DKI Jakarta tahun 2025 resmi ditetapkan sebesar Rp 91,34 triliun, menjadi yang terbesar sepanjang sejarah ibu kota.
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menyambut positif peningkatan anggaran ini, namun menegaskan bahwa pengawasan terhadap program-program yang dibiayai harus dilakukan dengan ketat, terutama untuk anggaran sosial.
Ia menyatakan bahwa Fraksi Golkar memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran tersebut digunakan demi kepentingan masyarakat, terutama kelompok rentan dan miskin kota.
“Program wajib berkualitas dan pro rakyat, termasuk bantuan sosial yang menyasar warga terdampak secara langsung,” ujar Judistira, dikutip pada Kamis, 12 Juni 2025.
Baca Juga: Peluang Emas Berkarier di Mayora! Program MDP 2025 Dibuka dengan Penempatan Seluruh Indonesia
Fraksi Golkar menilai bahwa program-program sosial seperti bantuan langsung tunai, subsidi pendidikan, dan intervensi kesehatan harus dikawal agar tidak diselewengkan atau hanya menjadi proyek formalitas belaka.
Mereka menekankan perlunya pengawasan lapangan untuk memastikan implementasi berjalan sesuai rencana.
Salah satu sorotan Judistira adalah wacana Program Sekolah Swasta Gratis yang sedang disiapkan Pemprov DKI. Ia berharap revisi Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan dapat segera dilakukan agar program tersebut bisa direalisasikan dalam waktu dekat.
Menurutnya, kebijakan ini bisa menjadi solusi konkret bagi keluarga ekonomi menengah ke bawah yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas di sekolah swasta.
Selain itu, Judistira juga menyoroti pentingnya program Makan Bergizi Gratis untuk pelajar.
Ia menegaskan program ini harus dijalankan secara menyeluruh, dengan sasaran yang tepat dan evaluasi berkala agar benar-benar berdampak pada kesehatan anak-anak dan menekan angka stunting di Jakarta.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah pusat yang telah menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam jumlah besar, sehingga turut mendorong melonjaknya APBD Jakarta tahun ini.
Ia berharap dukungan pusat ini bisa dimaksimalkan oleh pemerintah daerah, khususnya dalam penanganan banjir, kemacetan, serta peningkatan layanan publik lainnya.