ESENSI.TV, JAKARTA - Komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur jalan tol terus berlanjut, terutama untuk memperkuat konektivitas di Pulau Sumatera.
Salah satu langkah strategis yang kini tengah diambil adalah dengan memberikan dukungan keuangan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Hutama Karya.
Langkah ini mendapatkan sorotan positif dari Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, yang menyatakan dukungan penuhnya terhadap pemberian PMN sebesar Rp1 triliun tersebut.
Baca Juga: Gaza Dilanda Krisis Pangan, Tekanan Global Paksa Israel Izinkan Truk Bantuan Masuk
Misbahkun menilai suntikan dana negara tersebut sangat penting, khususnya untuk mempercepat penyelesaian proyek tol Palembang-Betung yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Ia menekankan bahwa pembangunan ruas tol tersebut tidak boleh terus-menerus terhambat.
Apalagi, pengalihan pengerjaan proyek dari PT Waskita Karya ke PT Hutama Karya menyisakan sejumlah persoalan teknis di lapangan yang perlu segera diatasi.
“Alokasi satu triliun ini menurut saya sudah tepat, tinggal bagaimana ini segera diwujudkan. Karena kalau tidak, Palembang-Betung ini akan terkatung-katung terus pekerjaannya,” ujar Misbakhun, dikututip pada Kamis, 22 Mei 2025.
Baca Juga: Akhiri Puasa Gelar, Spurs Taklukkan MU dan Rebut Trofi Liga Europa 2025
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI tersebut digelar bersama sejumlah pihak, termasuk Kementerian Keuangan, PT Hutama Karya, dan Badan Bank Tanah di Kompleks Parlemen, Jakarta.
PMN ini dinilai penting untuk memperkuat struktur permodalan Hutama Karya dan memastikan kelanjutan pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional, termasuk penugasan pembangunan JTTS yang semula dipegang oleh Waskita Karya.
Direktur Utama PT Hutama Karya, Budi Hartono, menjelaskan bahwa dana PMN ini juga akan digunakan untuk melanjutkan pengusahaan jalan tol Palembang-Betung serta memperkuat konektivitas jaringan utama tol dari Bakauheni hingga Jambi.
Baca Juga: Cara Cek Kondisi Ban Motor dan Tanda-Tanda Kapan Harus Diganti Sebelum Terlambat
Misbakhun menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tol ini bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi juga terkait dengan kepemilikan negara dan komitmen pemerintah dalam menghadirkan fasilitas publik yang layak.