Judistira Hermawan Minta Program SKPD Diperketat Menyusul Pemotongan DBH

ESENSI.TV, JAKARTA - Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat menjadi tantangan fiskal baru bagi Pemprov DKI Jakarta.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menegaskan bahwa kondisi ini menuntut pemerintah daerah memperketat penyusunan program di seluruh SKPD.

Ia menyebut bahwa pengurangan pendapatan tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik.

Baca Juga: Gajah Sumatera Turun Tangan Bersihkan Kayu Gelondongan Akibat Banjir di Pidie Jaya, Netizen: Jahat

Judistira menjelaskan bahwa pemotongan DBH terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta.

Karena itu, setiap pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan diri dengan realitas fiskal yang lebih terbatas.

Ia mengingatkan bahwa Pemprov DKI harus melakukan penyisiran anggaran agar penyesuaian yang dilakukan tetap memberikan hasil optimal kepada masyarakat.

Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa manfaat anggaran harus tetap dirasakan publik meski penerimaan turun.

Judistira juga menyebut bahwa penyisiran anggaran diperlukan agar efisiensi yang dilakukan tetap tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi warga.

Baca Juga: Perbanas Institute Buka Lowongan untuk Posisi Menarik, Simak Syarat dan Cara Daftarnya

Selain itu, Judistira menyoroti program yang harus tetap diprioritaskan. Penanganan banjir, penguraian kemacetan, penyelenggaraan pendidikan berkualitas, dan penyediaan pekerjaan adalah beberapa sektor yang tidak boleh terganggu.

Semua bidang tersebut merupakan kebutuhan mendasar dan harus tetap mendapat alokasi cukup meskipun situasi fiskal sedang menantang.

Ia lalu menggarisbawahi bahwa program-program yang tidak mendesak harus menjadi objek evaluasi.

Kegiatan seremonial dan aktivitas internal seperti rapat kerja dapat dipangkas karena sering kali tidak menghasilkan manfaat langsung bagi warga.