Dalam pernyataannya, Judistira juga menegaskan bahwa beberapa bentuk pemborosan harus dihilangkan, terutama kegiatan seperti rapat kerja yang dianggap tidak mendesak.
Dengan mengurangi pengeluaran teknis semacam ini, Jakarta dapat menjaga ruang fiskal demi memastikan pembangunan prioritas tetap berjalan.
Ia menyebut APBD DKI yang diperkirakan berada di antara Rp75–77 triliun tetap harus memberi manfaat besar bagi masyarakat walau DBH berkurang.
Melalui penataan yang lebih disiplin, Judistira optimis layanan publik akan tetap bisa dipertahankan.
Kondisi ini, menurutnya, menjadi momentum membuktikan bahwa pengelolaan anggaran yang efisien mampu menjaga stabilitas pembangunan.*** (LL)
