ESENSI.TV, NASIONAL - Pilkada Serentak 2024 akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia, karena untuk pertama kalinya pemilihan kepala daerah akan digelar serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
Dengan lebih dari 203 juta pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih sementara, persiapan teknis dan logistik menjadi sangat krusial untuk memastikan jalannya pemilihan yang lancar dan adil.
Menanggapi tantangan besar tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Pilkada 2024 tidak akan kalah rumit dibandingkan dengan Pemilu 2024.
Jokowi menekankan pentingnya kewaspadaan dan kesiapan yang maksimal dari semua pihak, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Jokowi mengingatkan agar masalah-masalah yang pernah terjadi di Pilkada sebelumnya, seperti ketidakakuratan data pemilih dan adanya data pemilih ganda, tidak terulang lagi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya memastikan distribusi logistik yang tepat waktu, pemeliharaan logistik yang baik, serta pengawasan ketat untuk mencegah kerusakan alat dan surat suara yang dapat mengganggu jalannya pemilihan.
Baca Juga: MK: Parpol Tanpa Kursi di DPRD Bisa Usung Calon Kepala Daerah
Selain teknis, Presiden juga menyoroti pentingnya meningkatkan pengawasan selama proses pemilu dengan menempatkan pengawas independen yang netral.
Ia menegaskan perlunya transparansi dalam penghitungan suara dengan memanfaatkan teknologi yang andal, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah segala bentuk kecurangan, termasuk praktik politik uang yang sering kali terjadi.
Jokowi menambahkan bahwa meskipun KPU sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola Pilkada, mereka tetap harus meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat persiapan teknis untuk menghadapi tantangan besar ini.
Baca Juga: Jadi Lokomotif, Kini Kampus Jadi Ruang Kampanye Pemilu dan Pilkada Serentak
“Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan integritas,” pesan Jokowi kepada KPU.
Dengan demikian, Pilkada Serentak 2024 akan menjadi ujian besar bagi seluruh pihak terkait, terutama dalam memastikan pemilihan berjalan dengan lancar, adil, dan transparan di seluruh Indonesia.***