Kondisi ini, menurut Guspardi, bisa menjadi indikasi bahwa penyedia jasa di IKN memanfaatkan situasi dengan cara yang kurang bijaksana, mengingat banyaknya tamu undangan VVIP dan VIP yang akan hadir dalam perayaan tersebut.
Baca Juga: Menkeu: Rencana Kenaikan Gaji PNS 2025 Akan Diumumkan Presiden Terpilih
Pemerintah diharapkan segera memberikan klarifikasi terkait anggaran ini, sehingga publik dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi dan seberapa besar manfaat yang didapatkan dari penggunaan anggaran untuk perayaan HUT RI di IKN.
Dengan demikian, pemerintah dapat menghindari persepsi negatif yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil, terutama di tengah sorotan tajam terhadap pemborosan anggaran.***