Presiden Jokowi memimpin rapat internal kabinet untuk membahas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ia menilai bahwa perdagangan orang ke luar negeri adalah masalah besar.
"Baru saja presiden memimpin rapat internal kabinet membahas masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dimana orang dikirim ke luar negeri, lalu dijadikan budak - budak yang dianiaya dan terlibat dalam kejahatan di dalam sebuah pengiriman tenaga kerja yang ilegal," kata Menko Polhukam Mahfud MD usai rapat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/5).
Ada 1900 yang dipulangkan ke Indonesia
Mahfud MD menyebut, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani telah melapor ke Presiden Jokowi mengenai mayat korban TPPO. Katanya, ada 1900 mayat yang dipulangkan ke Indonesia akibat dari TPPO.
"Tadi Pak Benny Rhamdani sudah melapor ke Presiden, dalam 1 tahun saja mayat yang pulang karena TPPO itu mencapai 1900 orang lebih. Khusus di NTT sendiri sejak Januari-Mei di NTT sudah mencapai 55 orang mayat pulang karena perdagangan orang," ujarnya.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi memerintahkan untuk merestrukturisasi satgas tim TPPO. Selanjutnya, aparat harus mengambil langkah cepat.
"Kemudian Presiden Jokowi memerintahkan adanya langkah cepat dalam sebulan untuk menunjukan kepada publik, bahwa Negara, Kepolisian, TNI, dan aparat Pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk permasalahan ini" pungkasnya.
