ESENSI.TV, NASIONAL - Anggaran sebesar Rp71 triliun yang tersisa untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan hanya mampu mencukupi kebutuhan hingga Juni 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa program ini memerlukan anggaran tahunan sebesar Rp420 triliun untuk dapat berjalan penuh.
Dengan kondisi saat ini, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan keberlanjutan program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat.
Menanggapi situasi tersebut, anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menekankan pentingnya evaluasi rutin untuk memastikan program berjalan efektif dan efisien.
Baca Juga: Phil Foden Tampil Gemilang, Manchester City Hancurkan Ipswich 6-0
"Kami di Komisi IX akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program ini. Jika hasilnya tidak sesuai harapan, anggaran yang ada perlu dialokasikan ulang untuk kebutuhan yang lebih mendesak," ujarnya dalam pernyataan resmi di Jakarta, dikutip pada Senin, 20 Januari 2025.
Nurhadi juga menggarisbawahi perlunya sistem monitoring yang baik untuk mendeteksi kebutuhan anggaran tambahan di luar periode yang telah direncanakan.
Ia meminta pemerintah untuk memikirkan perencanaan jangka panjang agar program MBG tidak hanya terhenti di pertengahan tahun.
"Secara prinsip, kami mendukung keberhasilan program ini. Namun, pemerintah harus memastikan penggunaan anggaran secara efisien untuk mencapai target dalam waktu yang ditentukan," tambahnya.
Baca Juga: Gen Z Wajib Nyimak, Ini Dia Tips Memilih Jurusan Kuliah yang Tepat untuk Siapkan Masa Depan Cerah
Nurhadi menyatakan, Komisi IX DPR RI siap mendukung jika Badan Gizi Nasional (BGN) membutuhkan tambahan anggaran.
Namun, ia menekankan pentingnya evaluasi pertengahan periode sebelum mengambil keputusan tersebut.
"Penentuan langkah pasca-evaluasi pertengahan tahun akan menjadi momen krusial. Jika memang diperlukan, kami siap membahas usulan anggaran tambahan," jelasnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memperkirakan total kebutuhan anggaran program MBG mencapai Rp460 triliun, yang seluruhnya akan diambil dari APBN.