ESENSI.TV, NASIONAL - Rencana penggunaan dana zakat untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) menuai pro dan kontra di kalangan pejabat publik.
Usulan ini pertama kali dilontarkan oleh Ketua DPD RI, Sultan B Najamuddin, yang menyarankan agar dana zakat yang dikelola secara nasional dapat dialokasikan untuk mendukung program MBG.
Menurutnya, dana zakat memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam memberikan makanan bergizi kepada anak-anak yang membutuhkan.
“Misalnya, kita dapat mendorong masyarakat untuk berkontribusi melalui zakat dalam program MBG ini. Dana zakat yang jumlahnya sangat besar bisa menjadi salah satu sumber pendanaan,” ujar Sultan dalam keterangannya, Selasa, 14 Januari 2025.
Baca Juga: Mengapa Gen Z Menghadapi Banyak Tekanan dan Kecemasan yang Tinggi? Temukan Jawabannya di Sini!
Namun, gagasan ini mendapatkan tanggapan beragam, terutama terkait pemanfaatan zakat yang sudah memiliki aturan tersendiri.
Banyak pihak khawatir bahwa penggunaan zakat untuk program MBG dapat menyimpang dari tujuan utama zakat, yaitu membantu kaum dhuafa, fakir miskin, dan kelompok mustahik lainnya sesuai syariat Islam.
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menjadi salah satu pihak yang tidak sepakat dengan usulan ini.
Menurutnya, dana zakat seharusnya tetap digunakan untuk kemaslahatan umat sesuai ketentuan yang berlaku.
“Zakat itu fungsinya jelas, yaitu untuk membantu fakir miskin dan kelompok yang membutuhkan. Jadi, fungsikan saja untuk hal itu,” ujar Irma dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat, 17 Januari 2025.
Sebagai alternatif, Irma mengusulkan agar dana untuk program MBG diambil dari sumber lain, seperti dana cukai rokok yang setiap tahun menghasilkan pendapatan negara hingga Rp150 triliun.
“Kalau untuk program makan bergizi gratis, ambil saja dari cukai rokok. Itu solusi yang lebih tepat,” tambah politisi dari Fraksi Partai NasDem tersebut.
Irma juga mengingatkan agar program MBG tidak menjadi polemik yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyerang pemerintah.