ESENSI.TV, JAKARTA - Setelah pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil untuk seluruh daerah, termasuk DKI Jakarta, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut perlu disikapi dengan kepala dingin.
Ia mengingatkan bahwa pemotongan berlaku secara nasional, sehingga Jakarta tidak boleh memandangnya sebagai situasi khusus yang membatasi ruang gerak.
Sebaliknya, kondisi ini harus menjadi pendorong bagi Pemprov DKI untuk menata ulang arah belanja.
Menurut Judistira, penyisiran anggaran adalah langkah pertama dan paling penting. Ia menegaskan bahwa penyesuaian yang akan dilakukan harus tepat sasaran agar dampaknya tetap terasa oleh warga.
Dalam komentarnya, ia menekankan pentingnya menjaga manfaat APBD, terutama dalam kondisi fiskal yang lebih terbatas dari sebelumnya.
Judistira lalu menyoroti sejumlah sektor prioritas. Ia menilai bahwa penanganan banjir dan kemacetan masih menjadi beban besar yang harus dituntaskan pemerintah daerah.
Keduanya memerlukan anggaran yang tidak sedikit dan tidak dapat dipotong tanpa pertimbangan matang.
Baca Juga: Leeds Beri Kejutkan Besar ke Chelsea! The Blues Makin Menjauhkan dari Puncak Klasemen
Program-program peningkatan pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan juga tidak boleh tertinggal karena sangat memengaruhi kualitas hidup masyarakat kota.
Ia menyampaikan bahwa seluruh komisi DPRD DKI akan ikut mengawal proses efisiensi dengan menelaah setiap kegiatan dan program.
Menurutnya, anggaran untuk kegiatan seremonial, acara rutin, serta kegiatan internal SKPD yang tidak memberikan dampak signifikan harus menjadi sasaran pertama dalam pemangkasan.
Ia menilai pengeluaran semacam itu sering kali membebani anggaran tanpa kontribusi sepadan.
Baca Juga: 161 Jenazah Terverifikasi! Polda Sumbar Maksimalkan Identifikasi Korban Banjir dan Longsor