ESENSI.TV, GAYA HIDUP - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran, terutama pada kegiatan seremonial yang dinilai tidak memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Ia menilai langkah efisiensi harus difokuskan pada pos-pos anggaran yang selama ini cenderung boros dan kurang produktif.
Menurut Judistira, pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat seharusnya menjadi momentum bagi Pemprov DKI untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
“Seluruh komisi akan menyisir anggaran-anggaran dan program yang selama ini dirasa kurang tepat. Ada juga pemborosan-pemborosan anggaran di Dinas dan SKPD, misalnya rapat kerja. Itu nanti yang akan kita hilangkan,” ujar Judistira.
Baca Juga: Melek Fakta di Era Viral, Bagaimana Gen Z Menghadapi Informasi Palsu
Ia menegaskan bahwa kegiatan seremonial atau acara yang bersifat seremonial seringkali hanya menambah beban belanja daerah tanpa memberi manfaat berarti bagi publik.
Karena itu, efisiensi pada aspek tersebut dianggap penting untuk menjaga kestabilan fiskal daerah pasca turunnya pendapatan akibat pemangkasan DBH.
Judistira juga menekankan bahwa anggaran yang berhasil dihemat harus dialokasikan untuk program prioritas seperti penanganan banjir, kemacetan, dan peningkatan kualitas pendidikan.
Dengan begitu, setiap rupiah dari APBD benar-benar memberikan dampak nyata bagi warga Jakarta.
Baca Juga: Menkeu Purbaya: Ekonomi Indonesia Kian Solid, Optimisme Tumbuh di Tengah Gejolak Global
Pemotongan DBH diketahui menyebabkan penurunan APBD DKI Jakarta dari sekitar Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.
Kondisi tersebut mendorong DPRD DKI untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap setiap rencana pengeluaran.
Judistira berharap agar Pemprov DKI tidak hanya memangkas anggaran, tetapi juga melakukan reformasi perencanaan agar penggunaan dana lebih efisien, tepat guna, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.