DPR Nilai Pengabaian Backup PDN Bentuk Kebodohan

Esensi.TV, 27 JUNI 2024 - Pimpinan Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid menyatakan, pengabaian backup Pusat Data Nasional (PDN) disebabkan karena kebodohan. Bukan karena tata kelola yang buruk.

"Kalau nggak ada backup itu bukan tata kelola sih, Pak. Kalau alasannya ini kan kita nggak hitung Surabaya, Batam backup kan karena cuma 2%, berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan aja sih, Pak," ujar dia dalam rapat kerja Komisi I dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Seharusnya, kata dia, Kemenkominfo melakukan backup data sehingga data nasional terintegrasi dengan seluruh Kementerian. Namun realitanya, hingga saat ini data nasional antar Kementerian masih belum terhubung secara optimal.

Baca Juga: Mendekati Pemilu, Kemenkominfo Identifikasi 204 Hoax

Harusnya, lanjut dia, data nasional dipadukan dengan seluruh Kementerian. Namun akibat belum seluruhnya data nasional dipadukan, ada beberapa Kementerian yang datanya terselamatkan.

“Masih untung orang Indonesia. Yang paling patuh imigrasi saya dengar itu yang paling nggak selamat," papar Meutya.

Intinya, tambah dia, permasalahan data nasional tanpa adanya backup merupakan bentuk kebodohan yang dipertontonkan Kemenkominfo.

Baca Juga: Kemenag Laporkan Dugaan Peretasan Teks Berjalan di LED Asrama Haji Bekasi

“Jangan bilang lagi tata kelola Pak, karena ini bukan masalah tata kelola, ini masalah kebodohan, punya data nasional tidak ada satu pun backup," imbuhnya.

Menkominfo Didesak Mundur

Sementara itu, Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen Roy Suryo menilai bahwa peretasan PDN merupakan bencana besar bagi Indonesia. Hal itu tidak bisa dianggap enteng apalagi dipandang sebelah mata.

Menurut dia, data-data publik yang sekarang dienkripsi tersebut aslinya sudah dicuri dan siap dibocorkan sewaktu-waktu, alias menjadi bom waktu dikemudian hari.

Baca Juga: Jenderal TNI: Masyarakat Sipil bisa Pergi bantu Palestina

"Dapat dibayangkan data tersebut meliputi Data kependudukan, Kesehatan, Keuangan, bahkan Intelijen dan sebagainya seperti Data-data BPJS-Kesehatan, Kemenhub, KPU, INAFIS, BAIS-TNI dan sebagainya yang sudah bocor. Jadi kalau tadi di Raker DPR disebut ada Dampak? ini bukan lagi Minor atau Major, tetapi sudah Kritis. Seharusnya penanggungjawab semua ini, yakni Menkominfo Budi Arie Setiadi Mundur sebagaimana petisi SafeNet saat ini," ungkap dia.