Pemerintah menyatakan optimistis mampu menekan angka kemiskinan ekstrem hingga di bawah 1% pada Juli 2024 mendatang. Hal itu seiring dengan berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah.
Hal itu dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono, di Jakarta, Senin (03/06/2024).
"Angka kemiskinan ekstrim kita tinggal 1,12 persen per Maret lalu. Mudah-mudahan tahun ini nanti bulan Juli akan keluar hasilnya bisa di bawah 1%. Kami optimis kalau bisa di bawah 1%," ujar dia.
Ia menjelaskan, beberapa provinsi terutama di wilayah timur masih memiliki angka kemiskinan ekstrem yang relatif masih tinggi.
Karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan berbagai pihak dan langsung mendatangi daerah dengan angka kemiskinan ekstrim. Sebagai contoh, di Provinsi Papua yang kini memiliki 6 provinsi dan masih memiliki angka kemiskinan ekstrem.
"Kemudian untuk yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Jawa Barat. Itu juga kami pastikan melakukan program dan monitoring. Karena otomatis kalau jumlah penduduknya banyak, meskipun persentasenya kecil, kan jadi cukup banyak," terang Nunung.
Kolaborasi dengan K/L
Ia mengatakan, pihaknya juga mengarahkan kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk benar-benar memaksimalkan pengentasan kemiskinan ekstrim. Khususnya di sisa akhir periode Presiden Joko Widodo.
"Jadi yang kita lakukan yang jelas beberapa minggu terakhir ini, kami memastikan K/L untuk di sisa waktu 7 bulan ke depan benar-benar bekerja," katanya lagi.
Ia menambahkan, beberapa waktu kedepan K/L dan pemerintah daerah akan melakukan sharing keberhasilan pengentasan kemiskinan ekstrim di wilayahnya. Termasuk melakukan evaluasi pemanfaatan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), hingga pembangunan sistemnya.
"Jadi sisa tujuh bulan ini betul-betul kita pastikan agar semua yang direncanakan itu jalan termasuk juga anggaranya tentunya. BPKP dan KPK juga akan ikut membantu mengawasi kaitannya dengan tagging anggaran untuk kemiskinan ekstrem," imbuhnya.
