TERUNGKAP penggunaan anggaran Rp6,2 triliun untuk membuat ribuan aplikasi di berbagai instansi pemerintahan. Temuan ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram.

Jokowi mengatakan pembengkakan anggaran itu terjadi karena instansi pemerintah terus membuat aplikasi baru. Bahkan, Jokowi menyebut setiap ada pergantian kepala instansi atau kepala daerah, pasti ada pembuatan apikasi baru.

"Tadi 27 ribu aplikasi yang ada. Kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi," kata Jokowi dalam peluncuran INA Digital di Istana Negara, Jakarta, dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (27/5).

Menurut Jokowi pembuatan aplikasi ini orientasi proyek. "Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," ujarnya.

Jokowi pun menggagas pengintegrasian digitalisasi pelayanan publik. Hal itu diwujudkan dengan penunjukan Perum Peruri sebagai Govtech Indonesia.

Kebijakan itu diikuti dengan peluncuran super apps INA Digital. Aplikasi ini akan berisi seluruh layanan publik.

Untuk tahap pertama, aplikasi itu berisi layanan seperti BPJS Kesehatan, pengurusan paspor, serta perpanjangan SIM dan STNK. "Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membikin platform-platform baru. Setop!" ucap Jokowi.