Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan siap melatih 4 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi instruktur nasional penguatan moderasi beragama.
Sebagai persiapan, tahun ini, Kemenag menggelar Pelatihan Instruktur Nasional Penguatan Moderasi Beragama (INAS PMB). Diklat ini merupakan pelatihan level tertinggi atau atau the first range yang berlandaskan pada kebutuhan negara atau kebutuhan institusi, dilansir dari laman Kemenag, Senin (13/05/2024).
“Pada pelatihan ini akan dilakukan penyamaan persepsi dalam menanamkan moderasi beragama kepada para dosen, aktivis, organisasi masyarakat. Dan juga para pejabat eselon II pada kementerian dan lembaga,” ujar Kepala Balitbang Diklat Kemenag, Suyitno, di Ciputat.
Pelatihan Sebagai Langkah Terdepan
Dengan menitikberatkan pada kebutuhan institusi, pelatihan ini dianggap sebagai langkah terdepan dalam upaya memperkuat moderasi beragama di Indonesia. Ada pretest dan post test untuk mengukur kognitif peserta, memastikan tidak terjadi miss perception.
Selain teori, pelatihan INAS PMB juga menerapkan studi lapangan sebagai kajian empiris untuk memahami kehidupan moderasi beragama dalam berbagai konteks.
"Ini diharapkan agar ketika ada kasus yang serupa, INAS memiliki pemahaman yang mendalam terhadap karakteristiknya dan mampu mengatasinya," terang dia.
Program Berkelanjutan
Suyitno mengatakan, pelatihan INAS PMB akan menjadi program yang berkelanjutan. Sebab, sasaran pesertanya sangat besar, mencapai hampir empat juta individu. Baik dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN.
"Mengacu pada data nasional ASN, kita memiliki lebih dari 4 juta ASN. Kementerian Agama sendiri memiliki sekitar 230.000 ASN. Ini belum ditambah dengan non-ASN termasuk berbagai organisasi masyarakat," ungkapnya.
Suyitno berharap, pelatihan INAS PMB dapat menjadi landasan kuat dalam memperkuat moderasi beragama di Indonesia. Diklat ini juga menjadi ajang untuk menghasilkan instruktur yang berkualitas dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama di berbagai lapisan masyarakat.
Editor: Raja H. Napitupulu
