Pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda) dan BUMN diminta bekerja sama mengintegrasikan moda transportasi publik di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodebek).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan usai mengikuti rapat terbatas (ratas). Ratas dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Rabu (27/9/2023), di Jakarta.

“Tadi Presiden meminta kami untuk mengintegrasikan sistem moda di Jabodetabek. Jadi jangan pecah-pecah ada BUMN, ada pemda, ada pusat. Bagaimana sistem angkutan terintegrasi ini dibuat dalam satu organisasi,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk menyelesaikan organisasi tersebut dalam waktu satu bulan. Dalam pengintegrasian tersebut, kata Luhut, juga akan diatur mengenai pembelian tiket terusan atau tiket bulanan untuk pembayaran moda transportasi.

“Nanti diatur bagaimana orang bisa beli karcis terusan, karcis bulanan untuk satu angkutan. Misalnya dari Bogor, kemudian naik LRT. Terus nanti mungkin yang campur dengan bus Transjakarta dan seterusnya. Atau dari Bandung naik speed train ke Jakarta, langsung LRT, langsung nanti busway,” kata Luhut.

Selain itu, Presiden juga meminta jajaran untuk merumuskan skema subsidi untuk berbagai moda transportasi tersebut.

Kebijakan tersebut, kata Luhut, bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk beralih dari transportasi pribadi ke transportasi publik massal.

“Intinya, kita akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan mendorong perbaikan kendaraan-kendaraan publik yang dibuat nyaman. Tentu dengan ongkos yang sangat memadai,” jelasnya. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : [email protected]
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Radja H Napitupulu