Komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi tidak pernah surut. Bahkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga menegaskan kalau dirinya tidak memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi.
"Jajaran aparat penegak hukum saya minta untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya, tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih,” ujar Jokowi saat memberikan pernyataan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2/2023).
Ia mencohtohkan kasus BLBI. Pemerintah kata dia, akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tidak kooperatif.
Aparat penegak hukum juga telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus mega korupsi, seperti kasus Asabri dan Jiwasraya serta kasus-kasus yang lainnya.
“Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum. Dan, aparat penegak hukum harus profesional sesuai dengan hukum yang berlaku,” imbuhnya.
Presiden juga mengingatkan kembali agar kepala daerah terus memperbaiki sistem administrasi pemerintahan dan sistem pelayanan publik.
Harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
"Pemerintah terus mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, kemudian perizinan Online Single Submission, dan pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog,” ucap Kepala Negara.
Ikuti Berbagai Survei
Mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dalam Tindak Pidana, Presiden mendorong agar segera diundangkan.
Begitu juga dengan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal agar segera dimulai pembahasannya.
Menurut Presiden Jokowi, keketuaan Indonesia dalam G20 telah menyepakati bahwa agenda prioritas dalam pemberantasan korupsi akan terus dilakukan.
Dan sebagai Ketua ASEAN, Indonesia akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan.
Pemerintah juga kata Presiden, terus mengikuti secara cermat berbagai survei, di antaranya Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Negara Hukum, dan Global Competitiveness Index.
Jokowi akan menjadikannya sebagai masukan untuk pembenahan.
“Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan beberapa hari yang lalu menjadi masukan bagi pemerintah dan juga bagi aparat penegak hukum untuk memperbaiki diri,”jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Kemudian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo. *
#beritaviral#beritaterkini
Editor: Junita Ariani
