Ketahanan energi dan stabilitas pendanaan menjadi dua prinsip penting di bawah tema 'epicentrum of growth' pada agenda Keketuaan ASEAN 2023.
Dan, untuk mempercepat dan memperkuat transisi energi di kawasan ASEAN dibutuhkan pembiayaan inovatif. Demikian disampaikan Plt Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Dadan Kusdiana.
Menurutnya, Indonesia berkomitmen untuk mencapai hasil-hasil penting di sektor energi, mengingat pentingnya masa depan energi bersih.
"Pemerintah secara aktif bekerja untuk mencapai tujuan energi bersih. Termasuk mengembangkan konsep yang jelas untuk Energy Transitions Sustainable Finance," jelas Dadan.
Dadan mengatakan itu, pada seminar ASEAN Chairmanship 2023, di Jakarta, Selasa (27/6/2023). Seminar berjudul "Sustainable Energy Financing and Mobilization of Energy Investment in ASEAN".
Dikatakannya, transisi energi sangat spesifik untuk masing-masing negara. Karena itu, berbagai sumber energi, teknologi, dan pembiayaan harus dipertimbangkan.
Untuk memastikan transisi energi yang adil, inklusif, terjangkau, dan aman, sesuai dengan keadaan masing-masing negara.
Menurut Laporan IRENA, untuk melaksanakan transisi energi, ASEAN membutuhkan pembiayaan mencapai USD29,4 triliun pada 2050. Dengan skenario peningkatan suhu maksimal 1,5 derajat celcius, dengan 100 persen energi terbarukan.
Investasi tersebut dialokasikan untuk ketenagalistrikan melalui pengembangan solar PV, pembangkit listrik tenaga air, dan energi terbarukan lainnya.
Kemudian untuk jaringan dan fleksibilitas melalui transmisi nasional dan internasional, distribusi, dan penyimpanan.
Selanjutnya, pembiayaan untuk pasokan biofuel serta kendaraan dan pengisian baterai kendaraan listrik.
"Selain itu juga mempertimbangkan perspektif pembiayaan yang lebih luas. Meliputi biaya bahan bakar, operasional, dan pemeliharaan," ujar Dadan.
"Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar ini, kita harus meningkatkan investasi energi bersih dan aliran keuangan," sambungnya.
Misalnya, melalui penguatan alur proyek, peningkatan kerangka kebijakan dan peraturan. Termasuk mekanisme pengurangan risiko, mempersiapkan proyek bankable yang berkualitas tinggi, serta memangkas proses persetujuan.
