Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mengusulkan 7 strategi hilirisasi sektor kelautan dan perikanan, yang dapat dilakukan pemerintah.
Hal itu disampaikan Wakil Kepala Badan Pembinaan UMKM, Ekonomi Kerakyatan KADIN Indonesia, Yugi Prayanto dalam keterangan tertulisnya, di Surabaya, Selasa (28/05/2024).
“Strategi itu didasarkan pada analisis tantangan, hambatan, dan potensi yang ada di sektor kelautan dan perikanan,” ujar dia.
Strategi Hilirisasi
Yugi menerangkan, tujuh strategi hilirisasi diperlukan untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor perikanan dan kelautan Indonesia.
Pertama, penyelarasan dan harmonisasi peraturan-peraturan yang ada sehingga lebih efektif dan efisien baik antar lembaga, kementerian dan daerah.
Kedua, membangun sistem logistik ikan nasional. Ketiga, memperbanyak industri pengolahan perikanan (unit pengolahan ikan/UPI).
Keempat, mempermudah skema pendanaan untuk produksi dan pengolahan perikanan. Kelima, memperpendek jalur distribusi dari UPI ke konsumen akhir untuk efisiensi biaya logistik.
Keenam, memperbanyak penjualan produk frozen ke pasar ritel. Ketujuh, mendorong industri untuk membuat produk yang mudah dimasak di rumah.
Sepanjang 2021, data BPS mencatat rata-rata konsumsi ikan nasional mencapai 55,37% kg/kapita. Angka ini meningkat dari tahun 2020 yang mencapai 54,56 kg/kapita.
Sementara itu, udang dan tuna cakalang sebagai komoditas unggulan sektor perikanan berdasarkan nilai dan volume. Sedangkan produk potensial lain berdasarkan nilai di antaranya, rajungan-kepiting, cumi-sotong-gurita dan rumput laut.
Volume dan nilai ekspor hasil perikanan tahun 2021 juga mencatat perubahan dibanding tahun 2020. Volume tahun 2021 tercatat sebesar 1,22 juta ton, sementara tahun 2020 mencapai 1,26 juta ton.
Namun secara nilai, ekspor perikanan tahun 2021 mencapai US$5,72 miliar, atau meningkat dibanding tahun 2020 senilai US$5,21 miliar.
Tantangan Pemerintah
Yugi menilai, hambatan serta tantangan di sektor kelautan dan perikanan juga tidak kalah sulit. Pertama, permasalahan utama industri pengolahan perikanan adalah kekurangan bahan baku.
Kedua, jika bahan baku tersedia, maka harganya lebih tinggi dibandingkan negara pesaing seperti India, Vietnam, Equador, dan negara lainnya. Ketiga, banyaknya peraturan pemerintah pusat dan daerah khususnya di perikanan budidaya dan tangkap.