Contoh kegiatan yang menjadi perhatian Judistira adalah seremonial, acara internal, serta rapat kerja yang dinilainya sering menumpuk anggaran tanpa hasil signifikan.
Ia menilai bahwa pengeluaran semacam ini seharusnya menjadi sasaran penghematan pertama.
Dengan memangkas pemborosan tersebut, ruang fiskal dapat diperkuat kembali tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Baca Juga: Baru Sehari Setelah Kesepakatan Damai Difasilitasi AS, Pertempuran Kembali Meletus di Kongo
Judistira juga menyampaikan bahwa komisi-komisi DPRD akan melakukan pengawasan menyeluruh untuk memastikan efisiensi berjalan baik.
Evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif diyakini dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran.
Ia berharap proses ini membuat APBD DKI yang berada di kisaran Rp75–77 triliun tetap memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Menurutnya, momentum pemotongan DBH harus digunakan Jakarta untuk memperbaiki disiplin fiskal dan meningkatkan efektivitas belanja.
Dengan pendekatan itu, pembangunan prioritas dapat tetap berjalan meskipun penerimaan daerah mengalami penurunan.***(LL)