ESENSI.TV, JAKARTA - Pemangkasan Dana Bagi Hasil untuk DKI Jakarta memberikan tekanan baru terhadap struktur APBD.
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, memberikan pandangan bahwa kebijakan tersebut harus disikapi melalui langkah konkret berupa penghapusan pemborosan anggaran.
Ia menegaskan bahwa Jakarta harus menjaga efisiensi agar layanan publik tetap optimal.
Ia mengingatkan bahwa pemotongan DBH bukan kebijakan khusus untuk Jakarta saja. Semua provinsi dan kabupaten atau kota di seluruh Indonesia mengalaminya.
Baca Juga: Buntut Umroh di Tengah Bencana, Gerindra Resmi Lepas Bupati Aceh Mirwan dari Jabatan Ketua DPC
Menurut Judistira, karena sifatnya yang menyeluruh, daerah harus beradaptasi dengan pendekatan belanja yang lebih terukur dan berhati-hati.
Ia menilai bahwa penyisiran anggaran adalah langkah paling mendesak untuk menjaga stabilitas pengeluaran daerah.
Dalam keterangannya, Judistira menegaskan bahwa penyisiran harus memastikan efisiensi benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat.
Ia mendorong agar pos-pos anggaran yang tidak memberikan dampak langsung dievaluasi secara ketat.
Bagi Judistira, yang terpenting adalah bagaimana APBD tetap digunakan untuk kepentingan warga.
Baca Juga: Goresan di Mobil Bikin Risih? Coba 6 Trik Murah Ini, Dijamin Ampuh
Ia kemudian menegaskan bahwa fokus utama penggunaan APBD tetap harus berada pada sektor prioritas seperti banjir, kemacetan, pendidikan, dan pekerjaan.
Karena itu, pemotongan atau penghematan tidak boleh dilakukan pada area yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
Sebaliknya, penyesuaian harus diarahkan kepada kegiatan yang tidak esensial.