ESENSI.TV, JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menilai rencana pemerintah pusat memotong Dana Bagi Hasil (DBH) harus disikapi secara bijak oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan hanya berlaku untuk DKI, melainkan juga diterapkan secara nasional pada seluruh provinsi dan kabupaten/kota.
Judistira menjelaskan, langkah efisiensi anggaran perlu dilakukan dengan cermat agar dampaknya tidak dirasakan secara negatif oleh masyarakat.
Baca Juga: Setahun Penuh Naik Turun, Amorim Akhirnya Temukan Irama Kemenangan di Manchester United
“Pemotongan DBH harus disikapi dengan bijak, karena tidak hanya DKI melainkan seluruh Indonesia. Namun untuk DBH yang dialami DKI, saya kira perlu melakukan penyisiran terhadap anggaran yang ada,” ujar Judistira Hermawan.
Ia menegaskan pentingnya agar efisiensi anggaran tetap mengedepankan kesejahteraan publik.
“Angka yang diefisiensikan itu harus tepat dan tetap bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Menurut Judistira, anggaran prioritas DKI Jakarta seharusnya tetap difokuskan pada sektor penting seperti penanganan banjir, kemacetan, serta peningkatan pendidikan dan lapangan pekerjaan.
Ia menilai, pergeseran anggaran tidak boleh mengorbankan kebutuhan mendasar warga.
Baca Juga: Edan! Oknum Polisi Curi Mobil Polisi di Lampung, Ketahuan Saat Pesta Sabu Hotel Mewah
Selain itu, ia juga meminta seluruh komisi di DPRD DKI untuk ikut aktif melakukan peninjauan kembali terhadap alokasi anggaran di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Tujuannya agar tidak ada pemborosan dana dan setiap rupiah anggaran dapat digunakan secara efektif.
Pernyataan Judistira muncul setelah adanya pengumuman bahwa APBD DKI Jakarta diperkirakan turun dari sekitar Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun akibat pemangkasan DBH.
Situasi ini memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi di berbagai sektor, termasuk subsidi transportasi umum.