Faktor menikah dan melahirkan menjadi penyebab rendahnya partisipasi pekerja perempuan di Indonesia. Diperkirakan lebih dari 46% perempuan tidak bekerja setahun setelah kelahiran anak pertama mereka.
Hal itu dikatakan CEO S.ASEAN International Advocacy & Consultancy, Shanti Shamdasani, dikutip dari Mediaindonesia, Jumat (21/06/2024).
"Kebijakan tempat kerja yang tidak fleksibel dan diskriminasi dapat menurunkan permintaan,” ujar dia.
Ia mengatakan, pergeseran dari perekonomian agraris ke perekonomian industri telah mengurangi partisipasi Perempuan. Pasalnya, perempuan dianggap lebih cenderung bekerja di pertanian keluarga dibandingkan di kota.
Itu sebab, katanya, pernikahan dan melahirkan menurunkan partisipasi perempuan dari sisi penawaran.
Perubahan Norma Sosial
Saat yang sama, kata dia, perubahan norma-norma sosial mungkin telah meningkatkan tingkat partisipasi dan menyeimbangkan dampak transisi industri.
"Dulu kalau di sektor pertanian tingkat partisipasi perempuan lebih tinggi dan terjadi perubahan norma sosial. Satu hal yang penting dari sini ialah norma sosial atau budaya patriarki yang belum ada rumus dan strategi mengatasi permasalahan ini yang memengaruhi segala bidang," jelas dia.
Ketimpangan gender di Indonesia juga belum selesai. Padahal dampaknya bisa terjadi pelanggaran hak asasi pada kelompok perempuan.
Dampak lain ialah memengaruhi kualitas pembangunan. Jika dilihat perbandingan pendidikan yaitu laki-laki 42,6% dan perempuan 37,6%.
Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja dari laki-laki berjumlah 84% dan perempuan 54%. Sekitar 64% perempuan tidak masuk di sektor publik atau bekerja.
Apalagi ketimpangan disparitas dalam kesetaraan gender masih ada lima daerah tertinggi antara lain Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Papua, Sulawesi Tenggara, dan NTB.
Terobosan Kebijakan
Menurut dia, ada beberapa terobosan kebijakan yang dibutuhkan masyarakat. Seperti program yang mengubah budaya patriarki dalam masyarakat di lembaga-lembaga pendidikan, pemerintahan, tempat kerja, dan rumah tangga.
Ia mencontohkan, pemberian hak cuti pengasuhan anak pada laki-laki karena peran laki-laki juga dibutuhkan dalam membangun rumah tangga.
Selanjutnya penyediaan tempat penitipan anak yang mudah diakses, afirmatif action untuk perempuan di semua bidang pekerjaan.
