Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo mengatakan penanganan banjir di Jakarta dilakukan secara kolaboratif. Melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat kecamatan hingga provinsi DKI Jakarta.
“Nah kita semua dibawah OPD masing-masing berkolaboras menangani banjir yang terjadi,” ujar dia kepada EsensiTV, di Jakarta, Senin (20/05/2024).
Ia menjelaskan, OPD bekerja bersama-sama membantu masyarakat dalam menangani banjir yang tidak diharapkan. Sehingga prasarana sarana utilitas umum (PSU) masyarakat terjaga dengan baik.
Heru mengatakan, banjir yang terjadi di wilayah Jakarta langsung ditangani oleh setiap pihak terkait yang berada di lokasi banjir.
Pasukan Pelangi
Penanganannya pun, kata dia, dilakukan dengan melibatkan seluruh pasukan teknis yang dimiliki pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Atau yang biasa disebut dengan pasukan Pelangi.
Pasukan Pelangi, ucapnya, terdiri dari beberapa pasukan. Pertama, pasukan Hijau Orange yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup.
Kedua, pasukan Biru dari Dinas Sumber Daya Air. Ketiga, pasukan Hijau dari Dinas Pertamanan. Dan pasukan Kuning dari Dinas Bina Marga.
“Semuanya dari Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) DKI Jakarta. Tujuannya, semua untuk membantu masyarakat menangani banjir yang terjadi,” terang Heru.
Penanganan Banjir
Menurut dia, akibat banjir yang terjadi mengakibatkan jalan berlubang, sehingga penanganannya harus segera dilakukan.
“Karena jalan berlubang itu ada satgasnya, dimana satgas kita itu terus keliling. Melakukan penambalan-penambalan menutup lubang-lubang yang ada. Dan selama ini, semuanya dilakukan oleh seluruh tim secara kolaboratif,” terang dia lagi.
Sampai saat ini, lanjut dia, pihaknya meminta seluruh pasukan untuk langsung menangani setiap ada lubang akibat banjir. Informasi tentang jalan berlubang akibat banjir juga diperoleh dari laporan warga yang masuk ke comment center Bina Marga.
“Kita ada comment center yang bertugas melakukan monitoring semua, atas asset-aset kebinamargaan. Baik jalannya, trotoar, jembatan penyeberangan orang (JPO), semuanya punya Bina Marga,” papar dia.
Selain itu, tambah Heru, jika ada laporan dari comment center maka seluruh pasukan langsung mengerjakannya. Dan penanganan itu, tidak harus dilakukan oleh Bina Marga, tetapi bisa dilakukan oleh unit yang lebih kecil yang berada di tingkat kecamatan.
“Karena teman-teman di lokasi setiap kecamatan bisa menangani langsung yang terjadi di lapangan, selama masih kewenangan mereka. Jika tidak, mereka bisa melapor ke yang lebih tinggi, berjenjang ke atas,” imbuh dia.
