Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin mengukuhkan Farid Firman sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut.
Farid menggantikan Kwin Hatmaka, yang menjadi Kepala Perwakilan BPKP Riau.
Pengukuhan berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Senin (15/1/2024).
Pj Gubernur mengajak Kepala Perwakilan BPKP Sumut yang baru untuk terus melanjutkan sinergi dan hubungan yang baik.
“Mari terus bersama wujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mewujudkan pelayanan yang murah, cepat, ramah, tepat, santun dan bersahaja. Yang ditujukan untuk masyarakat,” kata Hassanudin.
Dikatakannya, BPKP sebagai mitra strategis Pemprov Sumut dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. BPKP juga berperan membangun, mengembangkan dan membina aparat internal pemerintah daerah se-Sumut.
Sehingga kapasitas aparat internal Pemerintah Daerah se-Sumut terus meningkat. Pemerintah Daerah akan terus menjadikan BPKP sebagai rujukan dalam mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih.
“Saya berharap pemerintah daerah, instansi vertikal dan lainnya untuk memantapkan kerja sama, koordinasi dan kemitraan dengan perwakilan BPKP di Sumut. Senantiasa menyamakan persepsi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan,” kata Hassanudin.
Pengawasan BPKP
Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP Sally Salamah mengatakan, pengawasan BPKP mencakup pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur. Kemudian, pertumbuhan ekonomi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
Sally memaparkan capaian makro Provinsi Sumut yang menurutnya positif. Di antaranya pertumbuhan ekonomi triwulan III tahun 2023 berada pada angka 4,94%. Indeks pembangunan manusia 75,13, hingga prevalensi stunting yang sudah menyentuh angka 21%.
Sally juga mengapresiasi pemerintah daerah di Sumut, khususnya Pemprov, yang menggunakan anggarannya untuk menurunkan inflasi. Secara Year on Year, inflasi Sumut tahun 2023 berada pada angka 2,25%. Angka tersebut berada di bawah inflasi nasional sebesar 2,81%.
“Prestasi ini artinya Sumut berhasil mengintervensi harga kebutuhan di Sumut dengan kegiatan yang bersumber dari APBD-nya. Sehingga laju harga pokok di pasar terkendali,” kata Sally.
Ia mengharapkan, kerja sama yang telah terjalin baik dapat terus terjaga. Kerja sama yang baik tidak hanya dari pemerintah daerah saja, melainkan juga instansi vertikal, BUMD, BUMN dan lainnya.
Turut hadir pada pengukuhan tersebut Kepala Perwakilan BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Arief S Trinugroho. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Agus Tripriyono dan OPD Pemprov Sumut lainnya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : [email protected]
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu
